donmckayfilm – Pemerintah South Korea resmi memberlakukan program bebas visa sementara bagi wisatawan asal Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kunjungan wisata internasional. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 28 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga akhir Desember tahun ini.
Program ini memberikan kemudahan bagi wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan dalam kelompok wisata tertentu. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah Korea Selatan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak wisatawan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang selama ini menjadi salah satu pasar potensial bagi industri pariwisata Korea Selatan.
“Baca Juga: Dua Lipa Resmi Menikah dengan Callum Turner”
Keputusan tersebut diumumkan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan keimigrasian dan pariwisata. Upaya tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pengawasan terhadap keamanan perbatasan.
Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa kemudahan akses perjalanan dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan berbagai industri pendukung lainnya.
Wisatawan Rombongan Bisa Tinggal Hingga 15 Hari
Dalam kebijakan yang baru diberlakukan, wisatawan Indonesia yang tergabung dalam kelompok wisata berjumlah minimal tiga orang dapat memasuki Korea Selatan tanpa visa. Mereka diperbolehkan tinggal selama maksimal 15 hari untuk tujuan wisata.
Program ini secara khusus ditujukan bagi rombongan yang melakukan perjalanan melalui agen wisata yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Dengan demikian, tidak semua pelancong individu otomatis memperoleh fasilitas yang sama.
Kebijakan tersebut dirancang untuk mempermudah proses perjalanan sekaligus memastikan bahwa aktivitas wisata berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap skema ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tanpa mengurangi efektivitas pengawasan imigrasi.
Bagi industri perjalanan, langkah ini dinilai membuka peluang baru untuk menawarkan paket wisata yang lebih menarik bagi masyarakat Indonesia. Kemudahan administrasi sering menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tujuan perjalanan internasional.
Dengan adanya program bebas visa sementara, Korea Selatan berupaya meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata di kawasan Asia.
Bagian dari Strategi Nasional Pengembangan Pariwisata
Kebijakan bebas visa sementara tidak muncul secara terpisah. Program tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat sektor pariwisata Korea Selatan.
Menurut laporan media lokal, pembahasan mengenai pelonggaran persyaratan visa dan masuk bagi wisatawan asing telah dilakukan dalam pertemuan strategi pariwisata yang dipimpin oleh Presiden Lee Jae Myung pada Februari lalu.
Pemerintah melihat sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas konsumsi domestik. Karena itu, berbagai kebijakan baru mulai diterapkan untuk menarik lebih banyak pengunjung internasional.
Menteri Kehakiman Jung Sung-ho menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan program tersebut berjalan efektif.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kunjungan wisatawan asing sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan selama program berlangsung.
Pemerintah juga berharap peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal di berbagai wilayah Korea Selatan.
Pemerintah Tetap Perketat Pengawasan Imigrasi
Meski memberikan kemudahan bagi wisatawan Indonesia, pemerintah Korea Selatan tetap menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian. Langkah tersebut dilakukan guna mengurangi risiko penyalahgunaan fasilitas bebas visa.
Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah kewajiban bagi agen perjalanan Korea Selatan untuk mendaftarkan daftar wisatawan yang akan mengikuti program tersebut. Data tersebut harus diserahkan melalui sistem pemerintah setidaknya 24 jam sebelum kedatangan rombongan.
Kementerian Kehakiman kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap daftar tersebut. Proses verifikasi bertujuan mengidentifikasi individu yang dianggap berisiko tinggi berdasarkan catatan keimigrasian yang dimiliki.
Pemeriksaan tersebut mencakup individu yang pernah dikenai pembatasan masuk maupun mereka yang memiliki riwayat tinggal secara ilegal di Korea Selatan. Jika ditemukan dalam proses verifikasi, individu tersebut tidak akan diikutsertakan dalam program bebas visa.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kemudahan akses wisata dan perlindungan terhadap sistem keimigrasian nasional.
“Baca Juga: Take-Two Bakal Hadirkan Banyak Remake dan Sekuel”
Industri Pariwisata Diharapkan Mendapat Manfaat Besar
Layanan Imigrasi Korea menyatakan bahwa program bebas visa sementara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata nasional. Peningkatan jumlah wisatawan berpotensi mendukung berbagai sektor ekonomi yang terkait dengan aktivitas perjalanan.
Wisatawan internasional biasanya memberikan kontribusi langsung melalui pengeluaran untuk akomodasi, transportasi, kuliner, hiburan, serta belanja. Karena itu, peningkatan kunjungan dapat membantu memperkuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Indonesia menjadi salah satu pasar yang dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan keluar negeri yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemudahan akses yang diberikan, Korea Selatan berharap dapat menarik lebih banyak pengunjung dari Indonesia selama masa program berlangsung.
Selain memberikan manfaat ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan juga berpotensi memperkuat hubungan masyarakat kedua negara melalui pertukaran budaya dan aktivitas pariwisata.
Program bebas visa sementara ini akan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Selama periode tersebut, pemerintah Korea Selatan akan terus memantau pelaksanaannya untuk memastikan tujuan peningkatan pariwisata dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian yang berlaku.
