donmckayfilm – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak cepat menangani banjir besar yang melanda sebagian besar wilayah Bali. Ia menekankan pentingnya penanganan menyeluruh sejak hari pertama bencana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis, 11 September 2025 pukul 11.00 WIB, banjir telah menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan dua lainnya masih dalam pencarian di Denpasar.
“Baca Juga: Prabowo Ajak Siswa Sekolah Rakyat Hormati Guru dan Belajar Tekun”
Puan menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan ujian nyata terhadap kapasitas negara dalam melindungi rakyat. “Pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sejak hari pertama,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
120 Titik Banjir dan 562 Warga Mengungsi di Tujuh Wilayah
Banjir merendam 120 titik di tujuh kabupaten/kota di Bali, menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali. Rinciannya, Kota Denpasar menjadi wilayah paling terdampak dengan 81 titik banjir. Kemudian Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan delapan titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik, serta Klungkung satu titik.
Sebanyak 562 warga tercatat mengungsi akibat banjir ini. Rinciannya, 327 warga berasal dari Kabupaten Jembrana, sementara 235 lainnya dari Kota Denpasar. Kerusakan akibat banjir meliputi rumah warga, fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.
Dampak Ekonomi: Pariwisata dan Perdagangan Terhenti
Banjir tak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi, terutama pariwisata dan perdagangan. Puan menyebutkan bahwa banjir menyebabkan kerusakan serius terhadap rumah warga dan infrastruktur vital. Ia menilai situasi ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan sektor pariwisata Bali yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Banjir di Bali menelan korban jiwa, merusak rumah warga, melumpuhkan aktivitas perdagangan, bahkan pariwisata yang menjadi nadi ekonomi,” tegas Puan. Ia menambahkan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi pasca-banjir harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam waktu dekat.
Seruan Mitigasi Jangka Panjang: Audit Tata Ruang dan Reboisasi
Puan juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga membangun sistem mitigasi jangka panjang. Menurutnya, diperlukan audit menyeluruh terhadap tata ruang, penataan ulang daerah aliran sungai (DAS), serta reboisasi kawasan hulu guna mencegah bencana serupa di masa depan.
Ia menambahkan pentingnya pembangunan sistem drainase kota yang lebih baik, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat ekonomi. “Pemulihan infrastruktur vital seperti jalan utama, jembatan, drainase, dan pasar rakyat yang lumpuh akibat banjir juga harus segera dilakukan,” tambahnya.
“Baca Juga: Djamari Chaniago Dilantik Prabowo Sebagai Menko Polkam”
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Respon Bencana yang Tangguh
Sebagai penutup, Puan mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem respons bencana yang lebih tangguh dan adaptif. Ia menekankan bahwa bencana seperti ini bisa menjadi lebih parah jika negara tidak memiliki perencanaan matang dan sistem manajemen risiko yang kuat.
Dengan semakin seringnya bencana hidrometeorologi terjadi di Indonesia, termasuk banjir di Bali, Puan berharap negara lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan berbasis mitigasi dan perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan bahwa perhatian serius terhadap perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup akan sangat menentukan keberhasilan negara dalam menghadapi tantangan bencana ke depan.
